PNS Untungkan Golkar

PNS Untungkan Golkar
Oleh: Fatkurrohman1
Masuknya para pejabat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari lintas jabatan seperti Ketua BPK Anwar Nasution, Deputi Gubernur Senior BI Miranda Gultom, peneliti LIPI Indria Samego, Sekjen DPD Siti Nurbaya, dan Dirjen Dikti Satrio Sumantri Brodjonegoro ke dalam struktur keanggotaan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Partai Golkar telah banyak menuai kritik dari berbagai parpol (partai politik) seperti Partai Demokrat, PAN, dan PDI-P (Jawa Pos/13/01/2007).
Kritik-kritik yang dilontarkan dari parpol penentang tersebut beragam mulai dari merusak semangat reformasi yang telah bergulir medio 1998 karena melibatkan PNS ke dalam percaturan politik sampai pada adanya upaya menjadikan PNS sebagai sapi perahan bagi partai Golkar dalam menyongsong pemilu 2009.
Masuknya para pejabat dan PNS tersebut tentunya akan memberikan andil yang sangat besar bagi kiprah partai Golkar ke depan. Kiprah tersebut baik dalam hal memperkuat posisi partai Golkar dalam kancah politik nasional maupun dalam hal memperbaiki citra partai Golkar yang sempat anjlok pasca bergulirnya reformasi karena dianggap sebagai partai warisan orde baru.
Terlepas dari menghilangkan streotipe masyarakat terhadap partai Golkar, maka masuknya para pejabat dan PNS akan memberikan nilai positif maupun keuntungan tersendiri bagi partai Golkar.
Kemudian yang menjadi pertanyaanya adalah apa keuntungan-keuntungan yang diambil oleh partai Golkar dengan masuknya para pejabat dan PNS tersebut dalam Balitbang Golkar ?. Hal ini tentunya sangat menarik untuk kita diskusikan mengingat pesta demokrasi lima tahunan (pemilu) dalam memilih DPR dan presiden tinggal dua tahun lagi.
Menurut argumentasi penulis ada beberapa keuntungan yang akan diambil oleh partai Golkar. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, desain kebijakan (policy design). Meminjam istilah Budi Winarno, dosen senior pascasarjana Hubungan Internasional UGM Jogjakarta, dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik (2005), mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan yang diambil oleh suatu kelompok untuk suatu hal tertentu. Berpijak dari definisi di atas, maka masuknya para pejabat dan PNS dari berbagai disiplin ilmu yang memang sudah teruji di level nasional ini tentunya akan memberikan energi baru bagi partai Golkar untuk membuat sebuah kebijakan (policy) dalam berbenah maupun memantapkan rancanganya dalam menghadapi pemilu 2009.
Kekuatan keilmuan yang dimiliki oleh pejabat dan PNS tersebut akan menambah semakin tajamnya kebijakan-kebijakan partai Golkar dalam hal perebutan konstituen maupun perebutan kursi eksekutif. Kebijakan menjaga konstituen agar tidak pindah ke parpol lain adalah sangat penting di tengah semakin banyak partai poltik yang muncul akhir-akhir ini.
Menurut data Depkum-HAM akhir Desember 2006 sudah ada 37 parpol yang siap untuk bertarung dalam hiruk pikuknya pemilu 2009. Semakin banyak partai yang ikut pemilu tentunya akan sedikt banyak mempengaruhi kondisi konstituen sebuah partai lain (partai lama) dalam mendongkrak perolehan suara dalam pemilu yang akan datang.
Salah satu di antara banyak partai yang tidak ingin kehilangan perolehan suara tersebut adalah partai Golkar, maka tidak mengherankan jika ketua umum partai Golkat Jusuf Kalla merekrut para pejabat dan PNS untuk ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiranya dalam membuat kebijakan-kebijakan ke depan yang akurat dan terukur untuk menaikkan perolehan suaranya dibanding 2004 yang lalu.
Kedua, mesin politik (political machine). Berbicaraa tentang mesin politik tentu sangat tepat jika kita flashback pada era pemerintahan mantan Preisden Soeharto (1967-1998). Dalam era pemerintahan Soeharto PNS menjadi mesin politik yang sangat canggih sekligus efektif dalam memenangkan pemilu, tidak mengherankan jika setiap pemilu digelar partai Golkar saat itu selalu menjadi pemenang dengan perolehan suara yang sangat fantastis.
Partai-partai lain waktu itu PDI dan PPP seolah-olah hanya sebagai pelengkap penderita di setiap pemilu. Kekutaan struktural PNS itu pulalah Soeharto mampu mempertahankan kekuasaanya sampai 32 tahun dalam memimpin Indonesia.
Kondisi inilah yang kemudian dibaca oleh ketua umum partai Golkar Jusuf Kalla yang sekaligus wakil presiden republik Indonesia (2004-2009) untuk memenangkan pertarungan politik 2009. Perekrutan yang diawali dari para pejabat dan PNS lintas jabatan akan mempunyai dampak terhadap PNS yang ada di level bawah untuk terbawa arus dalam pemilu.
Bagi Jusuf Kalla dan partai Golkar, sebagai partai politik pemenang pemilu yang mendominasi parlemen, sangat mudah untuk menerbitkan sebuah aturan main guna melegalkan kembali masuknya PNS ke dalam politik.
Hal ini sangat mudah dilakukan mengingat saat ini yang jelas-jelas PNS dilarang masuk partai politik, ternyata partai Golkar dengan kematanganya dalam bermain politik telah mampu menerobosnya lewat jalur Balitbang kekaryaan (partai Golkar) untuk menampung para pejabat dan PNS. Lewat pintu ini pulalah partai Golkar akan betul-betul memanfaatkan mesin politiknya dalam menghadapi pertarungan politik dua tahun ke depan.
Ketiga, pemilu 2009. Meski pesta demokrasi lima tahunan masih kurang dua tahun lagi, tetapi partai Golkar di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla telah banyak melakukan persiapan untuk menyongsong pemilu 2009 dengan secara matang. Salah satu persiapan matangnya adalah menyiapkan Balitbang Golkar dengan SDM yang sudah teruji guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan memobilisasi massa lewat perekrutan PNS.
Jika tidak ada perubahan mendasar dalam peta kekuatan internal partai Golkar, maka Jusuf Kalla rencananya akan diajukan menjadi calon presiden untuk bertarung dengan calon presiden partai lain pada pemilu 2009. Dengan tanpa menafikan peluang dari calon presiden dari partai lain, maka peluang Jusuf Kalla untuk menjadi presiden RI menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat terbuka.
Hal ini bisa dilihat dari tiga kekuatan yang dimiliki oleh Jusuf Kalla. Kekuatan-kekuatan tersebut diantaranya adalah kekuatan ekonomi (pengusaha), kekuatan politik (wakil presiden), dan kekuatan partai Golkar (Golkar adalah partai solid yang sampai saat ini bebas dari isu perpecahan internal partai). Tiga kekuatan yang dimiliki oleh Jusuf Kalla inilah yang akan memberikan peluang terbuka bagi dirinya untuk melaju ke karpet merah istana dalam pemilu 2009 yang akan datang.
Berpijak dari paparan tersebut di atas, maka bisa disimpulkan bahwa masuknya para pejabat dan PNS dalam Balitbang partai Golkar akan banyak memberikan keuntungan baik dari sisi internal partai yaitu pembenahan partai maupun untuk mengantarkan calon presidennya menuju kursi presiden RI dalam pemilu 2009.
1 Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), sekaligus Santri PP Almunawwir Krapyak Jogjakarta.